Peraturan perikanan adalah langkah penting menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan.
Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, peraturan perikanan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan dan memastikan keberlanjutan produksi ikan. “Tanpa regulasi yang jelas dan disiplin yang tinggi dalam penerapannya, sumber daya perikanan kita bisa habis dalam waktu singkat,” ujarnya.
Peraturan perikanan mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan kuota tangkapan, larangan penangkapan ikan yang terlalu kecil, hingga pengawasan terhadap praktik perikanan ilegal. Menurut Dr. Arief Wibowo, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha perikanan sangat penting untuk menghindari penangkapan berlebihan yang bisa merusak ekosistem laut.
Namun, peraturan perikanan juga harus diiringi dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk nelayan dan pengusaha perikanan. Menurut Dr. Ir. R. Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, “Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.”
Penerapan peraturan perikanan yang baik juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat pesisir. Menurut Dr. Slamet Soebjakto, Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, “Dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, tidak hanya keberlanjutan sumber daya perikanan yang terjamin, tapi juga kesejahteraan masyarakat pesisir yang dapat meningkat.”
Dengan demikian, peraturan perikanan menjadi fondasi utama dalam upaya menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan keterlibatan aktif semua pihak dan penerapan yang konsisten, diharapkan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga untuk generasi yang akan datang.