Tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum di laut Indonesia memang tidak bisa dipandang remeh. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas wilayah laut Indonesia yang luas dan rawan akan berbagai aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal, pencucian uang, dan perdagangan manusia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, tantangan terbesar dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi. “Kita masih kekurangan personel dan peralatan yang memadai untuk mengawasi perairan kita yang begitu luas,” ujarnya.
Hambatan lainnya adalah koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Rizal Algamar, “Ketidakmampuan berbagai instansi untuk bekerja sama secara efektif seringkali menjadi penghambat dalam penegakan hukum di laut Indonesia.”
Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Misalnya, Bakamla telah melakukan kerjasama dengan TNI AL dan KKP untuk meningkatkan patroli di perairan Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Rizal Algamar, “Saat ini, kita perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita bisa mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.”
Dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat semakin efektif dan efisien dalam melindungi sumber daya laut dan menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.