Pengawasan kapal asing menjadi hal yang penting untuk dilakukan di perairan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala yang menjadi hambatan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tugas besar dalam mengawasi kapal asing yang beroperasi di perairannya.
Salah satu kendala utama dalam pengawasan kapal asing di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Menurut Direktur Pengawasan dan Operasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Kami memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel dan peralatan untuk mengawasi ribuan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.”
Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah koordinasi antara lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Bea Cukai. Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, “Koordinasi yang kurang baik antara lembaga terkait seringkali menyulitkan dalam pengawasan kapal asing di Indonesia.”
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan solusi yang tepat dan terpadu. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait dalam pengawasan kapal asing. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kerjasama antara lembaga terkait harus ditingkatkan agar pengawasan kapal asing di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif.”
Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zamroni, “Pemanfaatan teknologi seperti sistem pelacakan kapal (Vessel Monitoring System) dapat membantu dalam pengawasan kapal asing di perairan Indonesia.”
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pengawasan kapal asing di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sehingga keberadaan kapal asing di perairan Indonesia dapat terawasi dengan baik demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.