Pengawasan di Selat merupakan tugas yang penting dalam penegakan hukum maritim. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas ini memerlukan solusi yang tepat agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di perairan tersebut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum dalam pengawasan di Selat memiliki peran vital dalam melindungi kedaulatan negara. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Selat agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Selat adalah tingginya aktivitas kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Hal ini menuntut penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat pengawasan di Selat dan mengurangi potensi konflik di perairan Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum dalam pengawasan di Selat juga memerlukan dukungan dari masyarakat. “Peran masyarakat sebagai mata dan telinga yang memantau aktivitas di perairan sangat penting dalam mendukung upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Dengan adanya kerja sama yang solid antara instansi terkait, dukungan dari masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pengawasan di Selat dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan yang optimal bagi perairan Indonesia. Sehingga, kedaulatan negara tetap terjaga dan keamanan di perairan tersebut dapat terjamin.