Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia: Tantangan dan Solusi memang menjadi isu yang terus mengemuka dalam dunia perikanan Indonesia. Menurut Dr. Asep Burhanudin dari Universitas Padjadjaran, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi.
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan keuangan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sekitar 20% dari total wilayah perikanan Indonesia yang dapat diawasi secara intensif. Hal ini tentu saja menimbulkan celah bagi praktik illegal fishing yang merugikan industri perikanan Indonesia.
Selain masalah sumber daya, penegakan hukum perikanan di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan koordinasi antarinstansi. Menurut Prof. Indroyono Soesilo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan.
Namun, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tidak berarti tidak ada solusi yang dapat dilakukan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memantau dan melaporkan aktivitas illegal fishing. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia juga menjadi hal yang sangat penting.
Dengan adanya kerjasama yang baik antarinstansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mampu melindungi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Oceanda Irzal dari Universitas Hasanuddin, “Penegakan hukum perikanan yang baik akan menjadi landasan utama bagi pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.”