Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah keberadaan kapal-kapal pencuri ikan yang seringkali merugikan para nelayan lokal. Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Achmad Poernomo, “Tindakan illegal fishing oleh kapal asing merupakan tantangan utama dalam penegakan hukum di perairan Indonesia.”
Dalam penegakan hukum di laut Indonesia, kerjasama antar lembaga terkait juga menjadi hal yang sangat penting. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI AL dan Polair sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di laut Indonesia.”
Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pemantauan dan patroli di perairan Indonesia menjadi sulit karena luasnya wilayah yang harus diawasi.”
Tantangan lainnya dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga terkait. Menurut Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Oceana Indonesia, Aryo Hanggono, “Kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga terkait membuat penegakan hukum di laut Indonesia menjadi kurang optimal.”
Dalam mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di laut Indonesia, perlu adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta teknologi yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat lebih efektif dan efisien untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada.