Peran penting penegakan hukum maritim Kertapati dalam menjaga kedaulatan negara tidak bisa dipandang remeh. Kertapati merupakan salah satu pangkalan TNI AL yang strategis di Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di perairan Indonesia.
Menurut Kapten Laut (P) Bambang Supriyanto, Kepala Pangkalan TNI AL Kertapati, penegakan hukum maritim di wilayah tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah berbagai kejahatan di laut, seperti penyelundupan barang-barang ilegal dan penangkapan ikan secara ilegal. “Kami memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan negara, dan penegakan hukum maritim adalah salah satu cara efektif untuk melakukannya,” ujar Kapten Bambang.
Selain itu, penegakan hukum maritim juga memegang peranan penting dalam melindungi sumber daya alam laut Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya alam laut, seperti ikan, minyak dan gas bumi, serta mineral di dasar laut. Oleh karena itu, penegakan hukum maritim di Kertapati sangat diperlukan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam laut tersebut.
Dalam sebuah wawancara dengan Dr. Miftah Farid, seorang pakar hukum maritim dari Universitas Indonesia, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum maritim. “TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya harus bekerja sama secara sinergis untuk menegakkan hukum di laut. Tanpa kerjasama yang baik, upaya penegakan hukum maritim akan sulit dilakukan dengan efektif,” ujar Dr. Miftah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting penegakan hukum maritim Kertapati dalam menjaga kedaulatan negara sangatlah vital. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat terus menjaga keamanan dan kedaulatan di perairan laut, serta melindungi sumber daya alam laut yang menjadi aset berharga bagi negara ini.