Penegakan Hukum Maritim Kertapati merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan laut Indonesia. Lokasi Kertapati, yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, dipilih sebagai pusat penegakan hukum maritim karena strategisnya letaknya yang berada di jalur pelayaran utama.
Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Penegakan Hukum Maritim Kertapati bertujuan untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan tindak kejahatan lainnya. “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan keamanan laut Indonesia melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif di Kertapati,” ujar Irjen Pol Zulkarnain.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, juga menegaskan pentingnya peran Penegakan Hukum Maritim Kertapati dalam melindungi sumber daya laut Indonesia. Menurutnya, keberadaan Kertapati sebagai pusat penegakan hukum maritim sangat strategis untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas Penegakan Hukum Maritim Kertapati, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim memegang peranan penting dalam melindungi laut Indonesia. “Dengan adanya Penegakan Hukum Maritim Kertapati yang efektif, kita dapat memastikan bahwa sumber daya laut kita terjaga dengan baik dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” ujar Prigi.
Dengan adanya upaya penegakan hukum maritim di Kertapati, diharapkan keamanan laut Indonesia semakin terjamin. Kolaborasi antara berbagai pihak dan upaya yang terus-menerus dalam memberantas kejahatan di laut akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi sumber daya laut Indonesia.