Menjaga keamanan laut dengan penegakan hukum maritim di Kertapati adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kertapati merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia yang memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun, potensi tersebut juga menjadi incaran para pelaku kejahatan di laut.
Menjaga keamanan laut di Kertapati tidaklah mudah. Dibutuhkan penegakan hukum maritim yang kuat dan efektif untuk melindungi wilayah tersebut dari berbagai ancaman. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, S.H., M.H., “Penegakan hukum maritim di Kertapati harus dilakukan secara intensif dan terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga keamanan laut.”
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), kasus pelanggaran hukum maritim di wilayah Kertapati meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum maritim yang lebih ketat dan efektif untuk menekan angka pelanggaran di laut.
Menjaga keamanan laut di Kertapati juga melibatkan kerjasama antarinstansi seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Security Center (IMSECC), Retno Dwinika, yang mengatakan bahwa “Kerjasama antarinstansi sangat penting dalam penegakan hukum maritim untuk menjaga keamanan laut di Kertapati.”
Dengan penegakan hukum maritim yang efektif dan kerjasama yang baik antarinstansi, diharapkan keamanan laut di Kertapati dapat terjaga dengan baik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum maritim yang terjadi di sekitar wilayah mereka. Dengan demikian, Kertapati dapat menjadi wilayah yang aman dan sejahtera di segala bidang, terutama di bidang maritim.